otobalancing.net – Kangbro…penerapan standart emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel masih dalam progres oleh pemerintah, dimana seharusnya peraturan ini sudah sejak april 2021 ini telah berlaku, namun akhirnya mundur jauh kebelakang hingga april 2022, apa alasannya kok bisa mundur sampai sejauh itu…???
Surat yang berasal dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan no 786/MENLHK-PPKL/SET/PKL.3/5/2020 tertanggal 20 Mei 2020 dijelaskan ada 4 faktor yang menlandasi keputusan tersebut :
- Impor komponen dan suku cadang kendaraan Euro 4 dari negara-negara calon pemasok yang saat ini belum pulih dari dampak pandemi Covid-19
- Ada antrian dalam pengujian emisi Euro 4 karena fasilitas pengujian yang terbatas untuk pengujian kendaraan diesel yang lebih kurang 3,5 ton, pengujian kendaraan diesel di atas 3,5 ton hanya bisa dilakukan di luar negeri, seperti di Jepang dan Jerman.
- Pemenuhan kebutuhan tenaga ahli untuk pengembangan teknologi Euro 4, baik dari sisi produksi maupun uji coba mengalami kendala karena pandemi Covid-19.
- Tambahan teknologi standar baku mutu emisi Euro 4 berdampak terhadap harga kendaraan sehingga dikhawatirkan tidak terserap oleh pasar yang daya belinya sedang menurun
Sebenarnya anjuran untuk beralih ke Euro 4 ini sudah diberlakukan didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017, namun pada bulan februari 2020 kemarin, namun menurut kementerian Perindustrian menyatakan bahwa penerapan standar Euro 4 bukanlah sekadar mencari solusi lingkungan, melainkan juga lebih ke sisi ekonomi. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian
Ini yang bikin dilema kangbro, dimana Indonesia mengalami keterlambatan dalam penerapan Euro 4 ditengah pesatnya laju teknologi otomotif saat ini, meskipun begitu ada beberapa pihak yang menyatakan jika standart emisi ini dinilai tidak merugikan banyak pihak sebab dari sisi kesiapan pihak prinsipal ataupun agen pemegang merek juga terhambat oleh pandemi
Ini yang bikin bingung produsen, ada yang menyatakan harus dan ada yang menyatakan tidak harus, seharusnya kebijakan seperti ini pihak atas dan yang terkait harusnya kompak, ntar kalo sudah terlambat akan koar2 dan berlagak bak pahlawan kesiangan dengan statment2 yang mengklarifikasi pernyataan sebelumnya
Artikel terkait :
Baca artikel lainnya :
