AHM Recall Honda PCX 150 Secara Terbuka, Ini Alasannya…!!!

otobalancing.net – PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penarikan kembali (recall) terhadap lebih dari 3.900 unit Honda PCX 150. Recall disebabkan karena ada gangguan pada komponen sprocket cam atau biasa disebut gigi sentrik yang dapat menyebabkan motor mati mendadak.

Ada rumor beredar jika konsumen mendapatkan kabar untuk melakukan recall ini secara tertutup dengan melayangkan surat undangan kepada pemilik skutik PCX 150…???

Bila melihat riwayatnya, beberapa waktu lalu Honda mendapatkan petisi dari pengguna PCX yang merasakan motor miliknya bermasalah. Mulai dari mesin mati, CVT yang dirasa “gredek” saat RPM rendah, masalah sprocket cam, hingga suspensi belakang yang terlihat bengkok.

Aturan recall Indonesia baru memiliki aturan terkait recall kendaraan, yakni pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penarikan Kembali Kendaraan Bermotor.

Regulasi ini telah diberlakukan pada 12 Agustus 2019.

Menurut Pasal 6, penarikan kembali kendaraan bermotor dilaporkan kepada menteri melalui direktur jenderal. Seusai menyampaikan laporan.

Pasal 8
pemegang merek kendaraan bermotor harus melakukan pemberitahuan kepada pemilik yang terlibat. Adapun cara penyampaian bisa melalui telepon, surat, media cetak, atau media elektronik. Pada keadaan mendesak, penarikan dapat dilakukan sebelum menyampaikan laporan kepada menteri.

Namun, regulasi ini tidak mewajibkan para pemegang merek atau produsen kendaraan bermotor untuk mengumumkan recall secara terbuka.

Padahal, recall yang diumumkan secara terbuka saja tidak menjamin seluruh kendaraan yang bermasalah terjangkau untuk diperbaiki, apalagi diam diam.

Di sisi lain, dalam Pasal 45, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berikut aturan tata cara recall menurut Permenhub Nomor 53 Tahun 2019

Pasal 7
Perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor harus memiliki standar operasional prosedur tertulis. Standar tersebut harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 8
(1) Setelah menyampaikan laporan, perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor melakukan pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor untuk dilakukan penarikan kembali.
(2) Dalam hal keadaan mendesak, penarikan kembali kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum menyampaikan laporan kepada Menteri.
(3) Pemberitahuan kepada pemilik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat disampaikan melalui: a. telepon; b. surat; c. media cetak; dan/atau d. media elektronik.

Pasal 9
Kendaraan bermotor yang telah dilakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan oleh perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor.

Perbaikan kendaraan bermotor dilakukan sesuai standar operasional prosedur dari perakit, pembuat, pengimpor, distributor, atau pemegang merek kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang telah dilakukan pemeriksaan dan/atau perbaikan sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Artikel Terkait :

Artikel Terbaru :

Silahkan Memberikan Tanggapan Di Bawah Ini