Pembaca otobalancing dimanapun berada, menjelang memasuki bulan Ramadhan memang tidak bisa dipungkiri tradisi Mudik ke kampung halaman sudah menjadi kewajiban bagi hampir seluruh rakyat Indonesia, ada yang naik transportasi umum, motor pribadi atau mobil pribadi, jarak yang ditempuh jika menempuh waktu berjam-jam pastinya ada kelelahan pada tubuh, dan secara otomatis pemudik memerlukan tempat beristirahat atau Rest Area.

Rencana pemerintah untuk menerapkan denda bagi kendaraan yang terlalu lama beristirahat di Rest Area tol lang­sung diprotes Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sampai saat ini, sama sekali tidak ada dasar hukum yang membatasi kendaraan berhenti di tempat-tempat tersebut, malahan jika diterapkan tanpa regulasi, denda yang direncanakan bisa mencapai Rp 500 ribu itu tak berbeda dengan pungutan liar (pungli).

Bahkan rencana larangan ini justru tak sesuai anjuran yang disampaikan pemerintah selama ini.

Slogan-slogan seperti ‘Kalau Anda lelah, beristirahatlah, jangan dipaksakan’. Tapi, pengemudi malah dibuat waswas jika beristirahat terlalu lama,”.

Solusi YLKI

Menurut YLKI daripada mengancam pengemudi lebih baik pemerintah melakukan opsi-opsi rekayasa untuk mencegah penumpukan kendaraan di rest area, salah satunya, menerapkan sistem buka tutup di lokasi-lokasi peristirahatan tol. Jika memang kapasitas di lokasi sudah penuh, kendaraan bisa dialihkan ke rest area lain, selain itu, pemerintah bisa melakukan rekayasa lalu lintas tol. Jika memang kemacetan parah terjadi di dalam tol, pengemudi bisa dialihkan ke jalan-jalan alternatif.

Solusi pendukung lainnya yang bisa ditempuh adalah menambahkan kapasitas angkutan umum pada musim libur panjang seperti Lebaran.

Sebab, kebanyakan pemudik lebih memilih kendaraan umum yang tidak membuat lelah. Namun, karena kapasitas angkutan terbatas, mereka akhirnya menggunakan mobil pribadi.

Terkait dengan kemacetan bahwa faktor pemicunya memang lamanya transaksi di loket pembayaran tol yang masih manual. Dia pun mendorong agar sistem tersebut bisa diubah menjadi pembayaran elektronik.

Wacana denda

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto membeberkan rencananya untuk mengenakan batasan waktu bagi kendaraan yang berada di rest area pada periode Lebaran.

Jika melebihi batasan tersebut, pemilik kendaraan didenda. “Misalnya, kalau lebih dari satu jam, akan kami denda. Entah Rp 250 ribu atau Rp 500 ribu,” ungkapnya

Sumber : YLKI dan berbagai sumber

 

2 KOMENTAR

    • Para pemungli bisa berlindung dibelakang peraturan ini jika diberlakukan.

      Pas telat 1-2 menit denda, kalo mengelak…maaf sudah peraturan…akhirnya nego negoan…akhirnya gak tau itu uang ngalirnya ke negara atau kantong pribadi

Bagaimana Tanggapan Anda :